BLORA, Lingkarjateng.id – Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menyerahkan piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Kabupaten Blora bertepatan dengan rangkaian hari jadi ke-274 Kabupaten Blora pada Jumat, 15 Desember 2023 lalu di lapangan Kridosono Blora.
Capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Blora telah mencapai 95,58 persen dari jumlah penduduk kabupaten Blora sebesar 912.162 jiwa. Capaian tersebut membuktikan komitmen Pemkab Blora dalam memperhatikan dan mensejahterakan masyarakat Blora.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Wahyu Giyanto menyampaikan bahwa capaian UHC itu dapat tercapai atas kolaborasi dan sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan, DPR RI komisi IX dan Pemkab Blora dalam komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Blora secara intens.
“Kami mengapresiasi Pemkab Blora atas komitmennya dalam Program JKN ini, sehingga kepesertaan JKN bisa mencapai 95% lebih. Hal ini tak lepas dari komunikasi yang baik, kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak,” terang Wahyu.
Wahyu menjelaskan, beberapa bulan terkahir ini BPJS Kesehatan gencar melakukan sosialisasi bersama Pemkab Blora dan anggota komisi IX DPR RI. Selain itu juga melakukan BPJS Keliling di beberapa desa secara rutin. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kepesertaan JKN melesat dengan cepat di Kabupaten Blora.
“Dalam 3 bulan terakhir kami terus lakukan peningkatan pelayanan terutama untuk BPJS Keliling yang awalnya hanya 1 sampai 2 kali seminggu menjadi 2 kali lipat, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat Blora juga kami lakukan secara berkala, dan bisa dilihat sekarang kerja keras kami membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat Blora,” bebernya.
Sebelumnya saat sosialisasi ke masyarakat Blora, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut Kabupaten Blora telah mencapai UHC di Bulan Desember 2023, dengan capaian itu hak jaminan kesehatan bagi masyarakat terpenuhi. Sebab, sebagian besar ter-cover BPJS Kesehatan. Capaian UHC di atas 95 persen itu, juga memudahkan masyarakat yang belum masuk BPJS.
“Dengan capaian itu (UHC di atas 95 persen, Red), andai kata ada warga miskin berobat dan belum ter-cover JKN, mereka tetap langsung bisa dilayani. Tanpa harus menunggu mengaktifkan BPJS yang biasa memakan waktu sampai 14 hari,” terangnya.
Hal itu menurutnya, bukti konkret bagaimana keberhasilan capaian UHC bisa langsung dirasakan masyarakat. Jika dikalkulasi, Kabupaten Blora dengan jumlah penduduk 912.162 orang yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan ada 871.779 orang.
“Dari jumlah itu, sumbangan terbesar dari PBI (penerima bantuan iuran) APBN sebanyak 449.939 orang,” ucapnya.
Menurut Edy Wuryanto, apa yang telah dilakukan Pemkab Blora itu merupakan wujud komitmen dan keberhasilan dalam melakukan komunikasi dan membangun jaringan baik dengan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan.
“Patut diacungi jempol, karena tak semua daerah mampu mencapai UHC dalam waktu cepat,” ujarnya.
Ia menyontohkan, di Karesidenan Pati, baru Rembang dan Blora yang sudah mencapai UHC. Sedangkan untuk Kabupetan Pati saat ini masih dalam proses pengolahan data dan menyiapkan strategi untuk percepatan UHC.
Oleh karena itu pihaknya meminta agar layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rujukan harus memberikan pelayanan yang baik kepada peserta BPJS Kesehatan.
“Tidak hanya tentang capaian saja yang kami dorong, tidak kalah penting yaitu pelayanan Peserta JKN di fasilitas kesehatan yang tak boleh dibeda-bedakan antara non-BPJS dengan peserta BPJS Kesehatan,” tegasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)