PATI, Lingkarjateng.id – Persoalan persiapan tempat tes rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pati masih menjadi persoalan di tingkat legislatif. DPRD Pati mendesak transparansi surat perintah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang menunjuk Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai rekanan pelaksanaan tes PPPK 2023.
Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, turut bersuara terkait surat perintah penunjukan UNS sebagai lokasi tes PPPK 2023.
Teguh bahkan meminta Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro membantu DPRD mendesak BKPP Pati untuk transparan dan menunjukkan surat dari BKN terkait penunjukan UNS sebagai lokasi tes.
“Saya tanyakan surat dari kementerian terkait surat ujian di Solo,” tegas Bandang, pada Jumat, 15 September 2023.
Ketua DPRD Pati Tagih Surat Penunjukan Lokasi Tes PPPK di UNS
Bandang yang duduk di Komisi C DPRD Pati menyampaikan bahwa permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Pemerintah Kabupaten Pati bersama dewan telah menyepakati anggaran untuk rekrutmen PPPK cukup besar, yakni lebih dari 600 juta. Jumlah ini, menurutnya, harus ada transparansi dari pihak BKPP selaku pelaksana daerah.
Menurut Bandang, pelaksanaan tes PPPK di UNS Surakarta akan memberatkan peserta. Maka, sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, dirinya dan juga DPRD Pati ingin agar pelaksanaan ujian PPPK dilakukan di Pati.
“Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan seleksi PPPK. Kemarin di Banggar sudah kami sampaikan akan dilaksanakan di Solo. Kami mendapat laporan dari masyarakat, bahwa yang ikut tes nanti adalah honorer. Mereka gajinya tidak lebih dari Rp 1 juta, jadi hanya Rp 500 ribu katakanlah untuk berangkat ke Solo, biayanya darimana?” imbuh wakil rakyat asal Kecamatan Tayu.
BKPP Pati Ngaku Kepepet Pilih UNS Jadi Tempat Tes Rekrutmen PPPK
Menanggapi aduan dari wakil rakyat, Pj Bupati Henggar Budi Anggoro berjanji akan melaksanakan koordinasi dengan BKPP terkait regulasi. Menurutnya, pelaksanaan PPPK yang serentak secara nasional harus ada kejelasan dari tiap-tiap daerah selaku penyelenggara.
“Terkait dengan PPPK, kami berharap ada surat dari pusat kaitannya dengan lokasi. Sebenarnya pemerintah provinsi juga melakukan kegiatan yang sama,” jawab Pj Bupati Henggar.
Seperti diketahui, tarik ulur permasalahan rekrutmen PPPK 2023 Pati ini terus mencuat lantaran pihak BKPP tidak mampu menunjukkan surat dari BKN terkait penunjukan UNS sebagai lokasi tes. Pihak BKPP beralasan, dipilihnya UNS sebagai rekanan karena sudah pernah ada kerja sama sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk swakelola dengan waktu yang terbatas. Terlebih mulai 17 September 2023, tahapan pendaftaran sudah mulai dilakukan. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)