JAKARTA, Lingkar.news – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengangkat berbagai isu pertanian, seperti perlunya peningkatan nilai tukar petani, dalam Forum Parlemen Antar-Negara ASEAN, untuk mewujudkan petani yang lebih berdaya.
“Nilai tukar petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa produksi pertanian terus menurun hingga 2024.
“Produksi tani terus menerus turun, dan kontribusi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan kepada PDB berkurang 3,54 persen (year on year/yoy) pada kuartal pertama tahun 2024,” ucapnya.
Sehingga menurut Fadli Zon, penting bagi petani, pekebun, dan peternak untuk meraup untung hingga 30 persen.
Menurut dia, isu tani perlu menjadi fokus karena realitanya kesejahteraan petani belum terjamin sepenuhnya. Dia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan petani skala kecil saat ini berada di angka Rp5,23 juta per tahun, sedangkan petani lainnya Rp22,9 juta per tahun.
“Di sisi lain, tekanan demografi bertambah untuk penyediaan pangan, 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari. Pada saat yang sama, perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrem dan pasokan air, mempengaruhi kondisi pertanian,” kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.
HKTI, lanjut dia, menyoroti perlunya regenerasi petani agar kaum muda tertarik terjun menjadi petani sebab berdasarkan data yang diperolehnya petani milenial di Indonesia baru sekitar 21 persen.
“Oleh karenanya pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” katanya.
ASEAN-RAI (Responsible Agricultural Investment), menurut Fadli, dapat menjembatani upaya-upaya tersebut.
“Panduan tersebut bermanfaat mendasar, tidak hanya untuk sektor-sektor pertanian, tetapi pada tata kelola nasional. Semoga melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim pendukung bagi tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” ucapnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)