Fraksi DKBH DPRD Jepara Dukung Hak Angket Setelah OJK Cabut Izin Bank Jepara Artha

JEPARA, Lingkarjateng.id – PT. Bank Jepara Artha mengalami gejolak terutama ketika izin bank berplat merah ini dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2024. Menanggapi hal tersebut,  Fraksi Demokrat, PKS, Berkarya dan Hanura (DKBH) DPRD Kabupaten Jepara mengusulkan adanya hak.

“Kami dari teman-teman Fraksi DKBH DPRD Jepara pada diskusi internal mengusulkan adanya hak angket, akan tetapi kalau hak angket terlalu berlebihan karena semua proses sudah berjalan, sehingga mungkin lebih efektif bisa beralih ke hak interpelasi,” kata Ketua Fraksi DKBH M. Latifun.

Diketahui  Bank Jepara Artha (BJA), kini telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga, saat ini kewenangan dan tanggung jawab akan ditangani oleh LPS sepenuhnya.

LPS juga turut mengambil alih bagian direksi dan komisaris, serta menangani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun Fraksi PKS DPRD Jepara, sangat menyayangkan atas kinerja dari BJA. Padahal, bank ini merupakan bank milik daerah dengan proses yang panjang.

Ia berharap permasalahan ini bisa menjadi pelajaran untuk BUMD yang lainnya agar lebih hati-hati dan transparan.

“Jangan melipstik (memperindah) laporan kinerja, karena kemarin laporannya baik terus. Kami mengusulkan adanya hak angket untuk mengetahui akar masalahnya, yang jelas ini adalah bagian dari tuntutan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan Latifun, anggota DPRD Jepara dari Fraksi PKS Chairul Anwar, juga menyayangkan dan prihatin dengan situasi yang menimpa BJA saat ini.

“Kita semua, saya kira pasti kaget, ibarat bom itu tiba-tiba langsung meledak. Bank sebesar itu yang disubsidi oleh Pemda bisa terjadi hal seperti ini. Ini yang perlu kita selidiki, walaupun sudah ada pihak lain yang sudah menyelidiki tapi dewan sebagai wakil rakyat memang perlu untuk mencari tahu akar masalahnya,” kata Anwar.

Maka dari itu, lanjut Anwar, Pihaknya mendukung adanya hak angket untuk mengetahui akar masalah yang menimpa BJA. Ia pun berharap masalah seperti ini tidak terjadi lagi di bank-bank atau lembaga sejenis lainnya.

“Sebelum adanya kejadian ini, Bank BJA kan, dipandang bagus dari sisi menejemen dan direksi, cuman di akhir-akhir ini tiba-tiba kok ada masalah, itu ada godaan apa wallahu a’lam. Makanya kita perlu menyelidikinya agar tahu akar masalahnya, sehingga ketika kita ditanya masyarakat bisa menjawabnya,” ujarnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)