Kepala Sekolah di Blora Tak Setuju Program Makan Siang Gratis Gunakan Dana BOS

BLORA, Lingkarjateng.id – Program makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan berbagai respons masyarakat, khususnya dari lingkungan pendidikan. Pasalnya, program ini mulai dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Salah satu yang menjadi perhatian adalah wacana penggunaan anggaran biaya operasional sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis.

Salah satu kepala sekolah di Kabupaten Blora berinisial S menilai jika program makan siang gratis dibebankan pada dana BOS tanpa ada tambahan anggaran maka akan mengganggu kegiatan pokok yang lain.

“Kalau tidak ada tambahan, jelas akan merepotkan sekolah nantinya,” ujarnya, Selasa, 5 Maret 2024 siang.

Belum lagi, menurut S, program Sak Ngajine yang secara pembiayaan juga dibebankan pada dana BOS. Hal itu jelas akan berdampak pada beban sekolah yang semakin berat.

“Kami berharap jika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan, sebaiknya dibarengi dengan komponen pendukung lainnya, agar program bisa berjalan sesuai dengan rencana,” ungkapnya.

Kepala sekolah lainnya di Blora, KS, juga berpendapat sama terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Ia mengaku setuju dengan program tersebut, namun harus ada anggaran khusus tanpa mengganggu BOS yang ada.

“Bagi sekolah yang memiliki siswa banyak mungkin masih bisa. Tetapi bagi sekolah yang muridnya minim tentu saja akan menjadi beban yang sangat besar,” tegasnya.

Selain itu, pemanfaatan dana BOS untuk makan siang gratis bisa menggangu pos belanja yang pokok untuk kebutuhan pendidikan siswa dan sekolah.

“Kalau ada wacana pengalihan subsidi BBM untuk anggaran makan gratis dan ditambahkan ke BOS, itu mungkin bisa berjalan baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa program makan siang gratis masih bersifat wacana sehingga dirinya belum bisa berkomentar banyak.

“Kan itu juga belum jelas, masih bersifat wacana,” ucapnya.

Namun, ketika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan Sunaryo akan menjalankan sesuai dengan petunjuk teknisnya. Ia berharap, jika program itu benar dilaksanakan tidak akan membebani sekolah.

“Semoga tidak dibebankan di BOS, sehingga sekolah tidak berat. Karena BOS itu sudah mepet untuk operasional sekolah,” tukasnya. (Lingkar Network | Hanafi – Lingkarjateng.id)