PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, meminta Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, agar lebih tegas dalam membuat kebijakan dan keputusan.
Dicontohkan saat normalisasi Sungai Silugonggo atau Sungai Juwana yang notabene merupakan kewenangan pemerintah pusat. Politisi dari PDIP ini menyebut normalisasi sungau ini terlambat, meskipun saat ini mulai dilakukan di beberapa titik.
“Saya minta Pak Pj kalau minta (bantuan) ke pusat itu agak ngotot tidak apa-apa. Karena Pak Pj di sini tidak dibebani keuangan dan politik. Saya apresiasi dan terima kasih Pak Pj, sehingga usulan masyarakat bisa dijadikan prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Henggar Budi Anggoro yang notabene menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi Jawa Tengah, ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggantikan Bupati Pati, Haryanto yang sudah purna tugas pada Agustus 2022 silam.
Sebagai penjabat bupati, posisi Pj Bupati Pati Henggar tidak ada tendensi politik dalam memimpin. Oleh karena itu, Ketua DPRD Pati Ali meminta agar seluruh elemen masyarakat Pati turut mengawasi kinerja Pj Bupati.
Ia melanjutkan, hal itu bukan semata-mata dirinya meragukan kepemimpinan Pj Bupati Henggar. Hanya saja menurutnya masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para pemimpin agar tidak terjadi penyelewengan.
“Kalau memang penyampaian pejabat di Pati kurang diperhatikan (pemerintah pusat), kita harus bersatu. Apakah harus demo agar diperhatikan? Bukan saya mengajari, tapi ketika ada penderitaan masyarakat Pati, karena kami pemerintah daerah bersama DPRD sudah menyampaikan,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)