PATI, Lingkarjateng.id – Sebanyak 2.700 rumah yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati belum bisa menikmati aliran listrik. Data ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Marwan Jafar, saat kunjungannya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN ke Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, baru-baru ini.
Marwan Jafar mengatakan, jumlah ini akan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, mengingat Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN terus menggalakkan program pemerataan listrik.
Bahkan, kata Jafar, jika dirinya kembali menjadi Anggota DPR RI lagi pada Pemilu 2024 mendatang, dirinya bakal terus melanjutkan program tersebut.
“Yang masih belum pastinya 2.700-an rumah. Tapi kalau jadi (Anggota DPR RI, red) lagi tahun depan, mudah-mudahan masuk di Komisi VII atau VI. Pasti bisa memperjuangkan lagi. Daerah bisa mengusulkan dan ditandatangani oleh kepala desa, untuk kemudian disampaikan ke kami dan kami ajukan ke kementerian,” janjinya.
Untuk menekan jumlah itu, sebanyak 708 rumah telah menerima bantuan aliran listrik pada tahun ini, dan yang paling banyak menerima bantuan itu adalah Kecamatan Winong sejumlah 268 rumah.
Marwan menambahkan, untuk data secara nasional, masih terdapat ratusan ribu rumah se-Indonesia dan puluhan ribu rumah se-Jawa Tengah yang belum teraliri listrik hingga kini.
“Kami punya program (penyaluran listrik) setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini kami salurkan se-Indonesia 125.000 rumah, dan 15.000 rumah se-Jawa Tengah,” tandasnya.
Sementara itu, dalam kunjungan yang sama, Perwakilan dari Kementerian ESDM Yurod Saleh mengatakan bahwa, belum maksimalnya Program Indonesia Teran (PIT) lantaran terkendala anggaran yang cukup besar untuk menjangkau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Kendala soal PIT ini adalah anggaran, dan itu yang paling pokok. Selain itu, soal skala prioritas dalam hal pembangunan,” kata Yurod Saleh.
Terkait selesainya program tersebut, ia mengaku belum tahu. Ia mengatakan pihak Kementerian ESDM juga tidak bisa memastikan, karena tergantung anggaran.
“Yang menyusun skala nasional itu dari Bappenas, kita tidak bisa lepas dari program itu, dan tiap tahun ESDM selalu membuat rencana kerja yang masukannya dari bawah,” ujarnya.
Meski begitu, Yurod berharap kepada DPR RI khususnya di Badan Anggaran agar tidak ada usulan yang diberi tanda bintang, khususnya wilayah Jawa. Karena, kata dia, orang non Jawa menganggap bahwa Jawa dianggap daerah yang sudah maju, tapi ternyata masih gelap gulita.
“Kita ini di Kementrian ESDM sebagai regulator akan menyusun itu, mulai personel dan anggarannya lalu akan diajukan ke DPR RI. Kalau sudah disetujui, maka akan dieksekusi oleh PLN,”ucapnya.
Yurod juga membenarkan, jika masih ada banyak rumah tangga yang belum mendapat pasokan aliran listrik.
Saat disinggung soal pengentasan masalah ini untuk tahun depan, dirinya menyebut bakal ada sedikit pengurangan, lantaran pemerintah fokus pada Pemilu serentak.
“Ini juga tergantung dari ketersediaan anggaran. Bagi yang belum bisa diajukan di tahun yang akan datang, tetapi tetap harus disesuaikan anggaran. Tahun depan akan ada sedikit pengurangan (tahun politik),” tutup Yurod Saleh. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)