JAKARTA, Lingkar.news – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya adalah mendesak pemerintah untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Fraksi PDIP di DPR RI diberikan mandat untuk memperjuangkan hal ini.
“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan dalam Rakernas yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).
Rekomendasi ini, menurut Puan, muncul setelah mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi yang dianggap memberatkan mahasiswa.
Diketahui, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Selain fokus pada isu UKT, Rakernas V PDIP juga membahas berbagai masalah nasional lainnya. PDIP menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat melalui program-program kerakyatan.
“Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023,” jelas Puan.
Selain itu, PDIP juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menghadapi krisis iklim dan pemanasan global. Rakernas V mendesak implementasi kebijakan Net Zero Emission dan penghentian deforestasi secara serius.
Puan juga menyoroti pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
“Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan,” tambahnya.
Rekomendasi-rekomendasi ini menandai komitmen PDIP untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan nasional.
Rakernas V ini diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berkelanjutan. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)