Jakarta, KABARDARING – Selama 18 bulan pemerintahan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto berarti pula 18 bulan masa kerja Kabinet Merah Putih. Waktu itu bisa terasa singkat, tetapi juga cukup panjang untuk mencatat sejumlah capaian. Pemerintah menyebut 110 persoalan strategis telah berhasil diselesaikan dalam satu setengah tahun pertama pemerintahan.
Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026 untuk mengevaluasi kinerja para menteri, mengapresiasi capaian, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Dalam arahannya, Presiden kembali mengangkat diagnosis yang telah disampaikannya sejak awal pemerintahan, yakni kebocoran kekayaan negara akibat praktik under-invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, dan penyelundupan sumber daya alam. Menurut Presiden, data tersebut bukan semata-mata klaim pemerintah, melainkan juga merujuk pada temuan lembaga-lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Persoalan itu kemudian dikaitkan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Berangkat dari diagnosis tersebut, pemerintah selama 18 bulan terakhir menjalankan serangkaian kebijakan untuk memperkuat pengendalian tata niaga sumber daya alam.
Baca Juga: Pengamat: Kita Dukung Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi
Salah satu capaian yang paling ditekankan Presiden adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Februari 2025. Lembaga ini kini mengonsolidasikan aset negara senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS.
Dalam 18 bulan terakhir, jumlah BUMN juga dipangkas dari 1.007 menjadi sekitar 750 entitas melalui merger dan konsolidasi. Langkah tersebut diperkirakan menghemat biaya overhead hingga Rp50 triliun dan berpotensi meningkat menjadi Rp70–80 triliun pada akhir tahun.
Sejumlah ekonom menilai langkah yang disebut streamlining BUMN itu dapat mengembalikan badan usaha negara kepada bisnis inti sekaligus mengurangi duplikasi usaha antarentitas. Lebih dari sekadar penghematan jangka pendek, proses tersebut berpotensi menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang apabila integrasi pascamerger berjalan efektif.
Anak usaha Danantara, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sejak 1 Juni 2026 menjalankan program Ekspor Satu Pintu yang masih berada dalam masa transisi. Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut akan berlaku penuh mulai 1 September 2026.
Namun, dalam masa transisi saja, DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS sekaligus memangkas selisih harga jual komoditas antara pasar domestik dan pasar internasional, yang sebelumnya mencapai 30–45 persen.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi nilai ekspor yang selama ini tidak tercatat secara semestinya dan tidak memberikan manfaat bagi negara. Praktik inilah yang dikenal sebagai under-invoicing.
Ketahanan energi dan pangan
Di sektor migas, proyek gas Blok Masela yang mangkrak selama 28 tahun dan melewati enam masa kepresidenan akhirnya memasuki tahap konstruksi. Groundbreaking proyek senilai sekitar 20,9 miliar dolar AS itu digelar pada 16 Juli lalu.
Langkah ini menjadi titik balik bagi ketahanan energi nasional, terutama di tengah penurunan struktural produksi gas domestik dan menyusutnya pasokan ke kawasan industri di Jawa Barat. Gas dari Masela berpotensi menjadi solusi jangka panjang atas defisit gas yang selama ini membebani industri manufaktur. Dimulainya proyek tersebut juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen gas di kawasan Asia.
Baca Juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Groundbreaking Ladang Gas Blok Masela
Capaian lain datang dari sektor keuangan melalui pengoperasian bank emas nasional sejak Februari 2025, yang dijalankan melalui layanan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Layanan tersebut kini mengelola 153 ton emas senilai sekitar 20 miliar dolar AS. Presiden menyebutnya sebagai pencapaian pertama dalam sejarah Republik Indonesia.
Emas selama ini dipandang sebagai salah satu aset lindung nilai yang paling tangguh. Akumulasi cadangan emas dalam jumlah besar karena itu menjadi langkah strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Cadangan tersebut dapat menjadi bantalan ketika terjadi gejolak ekonomi global maupun fluktuasi nilai tukar, sebagaimana dilakukan sejumlah negara seperti Jerman, China, dan Jepang.
Sektor pangan dan energi menjadi dua prioritas yang paling sering disinggung Presiden. Ia menyebut cadangan beras nasional mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni 5,19 juta ton pada Juli 2026. Nilai tukar petani juga mencatat rekor 127,73 pada Mei 2026, sementara produksi biodiesel B50 berbasis sawit menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Indonesia juga disebut telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan, yaitu telur ayam, cabai rawit, beras, jagung pakan, daging ayam, cabai besar, bawang merah, dan gula konsumsi.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sempat dikritik sebagai pemborosan anggaran, kini telah menjangkau lebih dari 74,5 juta penerima. Mereka terdiri atas siswa, ibu hamil dan menyusui, balita, hingga lansia. Meski demikian, pemerintah mengakui program tersebut masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan besar dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Prabowo Bantah Julukan Rambo Podium soal Ketegasan Hukum
Payung sosial dan digitalisasi
Di luar sektor pangan dan energi, pemerintah merinci sejumlah program perlindungan sosial yang disebut menjadikan sistem jaring pengaman Indonesia sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Program-program tersebut juga merupakan kebijakan lintas pemerintahan yang terus dilanjutkan dari waktu ke waktu.
Program Keluarga Harapan kini menjangkau sekitar 10 juta keluarga, Kartu Sembako 18,25 juta keluarga, Jaminan Kesehatan Nasional hampir 97 juta jiwa, subsidi LPG 66,4 juta rumah tangga, subsidi listrik 87 juta rumah tangga, bantuan pangan 33,24 juta keluarga dari desil termiskin, serta beasiswa KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa dan Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa.
Presiden menegaskan bahwa program-program tersebut merupakan kelanjutan kebijakan lintas pemerintahan sejak era Presiden Sukarno. Karena itu, ia meminta jajarannya tidak menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai ajang untuk saling menyalahkan.
Di sisi tata kelola, digitalisasi bantuan sosial telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Sementara itu, Mal Pelayanan Publik telah berdiri di 313 kabupaten/kota dan menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu atap.
Indonesia juga baru saja menerima penghargaan tertinggi dari International Telecommunication Union (ITU) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kategori e-government dan digitalisasi pendidikan. Penghargaan itu diberikan berkat platform Rumah Pendidikan yang telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna.
Di tingkat desa, lebih dari 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi dari target 30.000 unit pada akhir tahun. Koperasi ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi bahan pokok yang selama ini dapat menyerap margin 30–40 persen bagi perantara, sekaligus menekan praktik rentenir di desa.
Jika mampu menjalankan fungsi sebagai agregator hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa secara efektif, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi warga desa, termasuk ke pasar ekspor. Pada saat yang sama, koperasi dapat membantu mendekatkan harga jual produk petani dengan harga pasar yang lebih wajar.
Hal yang membuat taklimat Presiden kali ini terasa lebih membumi adalah keterbukaan Presiden dalam menyebut sejumlah agenda yang masih perlu dituntaskan. Kesejahteraan guru masih perlu ditingkatkan, lapangan kerja harus diperluas, kemiskinan ekstrem perlu terus ditangani, ketimpangan ekonomi dikurangi, regulasi yang tumpang tindih disederhanakan, dan efisiensi birokrasi dipercepat.
Presiden mengakui bahwa skala persoalan yang dihadapi pemerintahannya ternyata lebih besar daripada perkiraan awal ketika mulai menjabat. Namun, ia menilai hal itu sebagai bagian wajar dari proses pembenahan struktural yang memang membutuhkan waktu.
Presiden menutup taklimatnya dengan menyinggung penilaian S&P Global Ratings yang mempertahankan outlook stabil dan status Indonesia sebagai negara yang dinilai layak investasi atau investment grade. Penilaian tersebut menjadi sinyal kepercayaan dari lembaga pemeringkat internasional di tengah dinamika ekonomi global.
Delapan belas bulan pertama Kabinet Merah Putih telah menanamkan sejumlah fondasi yang mulai menunjukkan hasil, mulai dari konsolidasi Danantara, ketahanan pangan, hingga perluasan jaring pengaman sosial.
Daftar pekerjaan rumah yang disampaikan Presiden sendiri —dari distribusi energi hingga penyederhanaan regulasi— kini menjadi peta jalan bagi babak pemerintahan berikutnya menjelang genap dua tahun masa kerja. (humas – redaksi)