Penting, DPRD Kabupaten Jepara Minta Data Kependudukan Rutin Diperbarui

JEPARA, Lingkar.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif meminta data kependudukan masyarakat Jepara untuk selalu diperbarui.

Disamping itu, pria yang sapa disapa Gus Haiz ini  berharap masyarakat lebih proaktif dalam mengurus adminduk.

Hal ini, disampaikan saat dialog interaktif Tamansari Menyapa dengan tema Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara.

Dialog dipandu oleh Heru Purwanto selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Jepara di Radio Kartini pada, Rabu (29/5).

“Sebagai Wakil Rakyat sering dimintai bantuan untuk urus KTP atau akte kelahiran. Kalau ada butuhnya baru mengajukan. Jangan seperti itu. Kita hidup butuh KTP, akte kelahiran, KK, itu yang wajib. Jangan waktu terdesak baru diurus,” kata Gus Haiz.

Gus Haiz juga mengimbau dalam hal kesesuaian data harus benar-benar detail, seperti data dalam imigrasi, KTP dan KK, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Jadi tolong masyarakat sekarang bagi yang punya antara KTP, KK, akte semua harus sama. Bukan untuk pemerintah tapi untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara itu,  Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara Abdul Syukur mengakui, memang membutuhkan waktu mengenai kesadaran masyarakat Jepara terhadap pengurusan Adminduk.

Ia menekankan dokumen kependudukan individual sangat penting karena sejak lahir hingga meninggal Disdukcapil menerbitkan dokumen.

 “Wong Jepara biasanya males ngurus sendiri, sekarang kami buka lewat online dan pelayanan lewat desa. Cukup datang ke balai desa. Kami menerbitkan akta itu tidak otomatis, harus ada yang mengajukan keluarganya. Sekarang tidak lama. Sudah saya wanti-wanti maksimal 2 hari selesai KTP dan KK,” terang Syukur.

Ia juga mengingatkan bawah terkait tertib Adminduk itu penting terutama untuk perencanaan pembangunan, pelayanan, bahkan akses kesehatan dan sosial.

“Masyarakat yang dibiayai jamkesmasnya oleh Pemda orangnya sudah meninggal tidak dilaporkan, itu tidak putus akhirnya ketahuan BPK. Kami mendorong masyarakat untuk lebih tertib. Kalau dulu agak ogah-ogahan lewat makelar, kalau lewat itu kadang hurufnya salah, setelah sekian lama baru ketahuan salah,” ungkapnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkar.news)