SEMARANG, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem.“PKH adalah salah satu upaya program dalam rangka pengentasan kemiskinan yang selama ini diinisiasi oleh Kementerian Sosial, dan juga didukung sepenuhnya oleh Presiden RI. Jadi PKH ini akan terus kami kembangkan,” kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kota Surakarta, Kamis, 15 Desember 2023.Ia mengungkapkan, Pemprov Jateng pada tahun 2023 mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1,1 persen dari sebelumnya 1,97 persen pada tahun 2022.Menurut dia, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem tahun ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras agar tahun depan penurunannya lebih signifikan.“Kami menargetkan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah bisa turun di bawah 0,5 persen atau mendekati 0 persen,” ujarnya.Saat ini, lanjut Nana, jumlah pendamping PKH di Jawa Tengah sebanyak 5.130 orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota.“Jumlah itu dinilai mampu membantu menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah bekerja sama dengan Kementerian Sosial setiap tahun melaksanakan kegiatan di desa miskin,” katanya.Peran yang dilakukan pendamping PKH dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain dengan mengupayakan kesejahteraan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara masif.
Atas upaya penurunan itu, Provinsi Jateng mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp 5,79 miliar.
“Dari 38 provinsi, hanya tujuh provinsi yang diberikan penghargaan, termasuk Jawa Tengah. Ini suatu kebanggaan. Tetapi belum selesai, karena target di 2024, kemiskinan ekstrem ini kita harus nol persen,” beber Nana.
Dia meminta seluruh jajarannya terus bekerja keras, untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem. Nana yakin, jajarannya mampu mewujudkan target ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ditambahkan, ada delapan komponen sasaran yang diintervensi Pemprov Jateng, untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Yakni, perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik gratis (program listrik murah), sumber air, jamban, penanganan stunting, anak tidak sekolah, disabilitas dan individu tidak bekerja.
Selain menggunakan anggaran negara, berbagai pihak juga digandeng untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengentasan kemiskinan. Antara lain, CSR perusahaan swasta, BUMN, BUMD, lembaga amil zakat, dan masyarakat filantropi. (Lingkar Network | Koran Lingkar)