Berhasil Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pj Bupati Jepara Dapat Apresiasi Mendagri

JAKARTA, Lingkar.news – Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, menerima penghargaan atas kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jepara. Penghargaan diberikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 yang diselenggarakan di The Tribrata Hotel & Convention Center Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.

Turut hadir Kepala Ombudsman RI Mokhammad Najih, Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir, Direktur Utama Tempo Group Arif Zulkifli, dan sejumlah Penjabat Kepala Daerah penerima penghargaan.

Kemendagri, Tito Karnavian, meminta agar para penjabat kepala daerah saling berkompetisi dan termotivasi untuk memajukan daerah dengan berbagai potensi daerah masing-masing.

“Tentunya saya sangat percaya dengan para dewan juri yang independen dan profesional di bidang masing-masing, dan berkolaborasi dengan Tempo yang merupakan media yang sudah lama kiprahnya. Sehingga dapat menghasilkan pilihan yang obyektif dalam apresiasi ini,” kata Tito.

Tito menyampaikan bahwa penjabat kepala daerah diperlukan dalam mengisi kekosongan kursi kepala daerah karena pemilu serentak berlangsung pada 27 November 2024. Dirinya menyebutkan kurang lebih ada 101 daerah pada 2022, dan 171 daerah pada 2023 yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah.

Untuk itu melalui aturan yang berlaku, pemerintah pusat melalui Kemendagri menunjuk penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

“Aturan sebelumnya masa jabatan tidak dapat diperpanjang, namun karena adanya aturan baru dari MK maka dapat diperpanjang hingga pejabat definitif dilantik,” ujarnya.

Sementara itu Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengucap syukur atas penghargaan yang diterima. Penghargaan tersebut melengkapi 26 prestasi dan penghargaan yang ia terima hingga Agustus 2024.

“Penghargaan yang kami terima adalah Pj Bupati dengan Pelayanan Publik Terbaik Kategori Fiskal Rendah,” kata Edy.

Edy menjelaskan fiskal rendah yang dimaksud disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah terhadap trasnfer dana dari pusat. Hal ini juga menjadi catatan dan motivasinya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah Jepara.

Sedangkan pelayanan publik yang menjadi andalan di Kabupaten Jepara diantaranya adalah aplikasi Jepara Online Smart Service (JOSS), layanan aduan masyarakat Wadul Bupati, dan portal SAMUDRA.

“Layanan perizinan kita termasuk yang terbaik, dan dapat melayani dalam waktu satu hari (one day service). Ini memudahkan para investor dan masyarakat yang akan membangun usaha di Jepara,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkar.news)