BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat berhasil mengembalikan 4.000 anak tidak sekolah (ATS) ke sekolah formal. Selain itu sekitar 1.000 ATS lainnya juga dikembalikan ke sekolah non formal melalui program kesetaraan paket B dan paket C.
Sekretaris Disdik Blora, Nuril Huda, menjelaskan jumlah ATS di Blora sempat di angka 6.480. Dari angka itu, dengan berbagai upaya yang dilakukan Disdik, ATS berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal.
”Sisanya sekitar 1.400 lebih ATS yang rata-rata berdomisili di luar kota masih terus kita upayakan untuk kembali bersekolah baik formal maupun non formal/kesetaraan. Atau mungkin bisa dengan alternatif sekolah jarak jauh,” paparnya.
Nuril menyampaikan berdasarkan survei yang dilakukan, ada beberapa penyebab ATS di Blora. Diantaranya alasan ekonomi, akses dengan sekolah cukup jauh, dan ini ditemui bagi warga yang tinggal di pinggir hutan.
Selain itu sebagian dari mereka bekerja untuk membantu orang tuanya. Termasuk ada juga yang malas berpikir, dan disebabkan pengaruh lingkungan.
”Ada juga yang dikarenakan lantaran masih ada sebagian orang tua yang belum peduli pada pendidikan anak,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Blora, A. Mahbub Djunaidi, menyatakan baru-baru ini Unicef datang ke Blora untuk melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di Bappeda Blora.
Saat melakukan pendampingan itu, menurut Unicef, Blora termasuk daerah yang percepatan penurunannya ATS-nya bagus. Sehingga Blora diminta memaparkan program ATS yang menggunakan inovasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
” Hal itu sudah kami lakukan pada 29 Agustus 2024 lalu,” jelas Mahbub.
Terpisah, Kepala Disdik Blora, Sunaryo, mengatakan bahwa selama ini penanganan ATS di Blora sudah cukup baik dibandingkan kabupaten tetangga. Untuk itu tidak mengherankan jika sekitar bulan Mei 2024 ada beberapa kabupaten belajar penanganan ATS ke Blora. Diantaranya Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Magelang.
Menurut Sunaryo, dari data yang disampaikan, ternyata angka ATS di Kabupaten Grobogan mencapai 7.500, sementara itu Pati jumlahnya ada sekitar 22.000 ATS.
Pihaknya mengatakan Disdik akan terus mengambil langkah untuk meminimalisir jumlah ATS, dan Blora memang mencanangkan zero ATS.
Menurutnya saat ini Blora sudah mempunya aplikasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). Dengan cara itu akan memudahkan untuk mencari data, by name by address, sehingga akan memudahkan pemerintah hingga mengintervensi.
Selain itu, Disdik Blora akan melibatkan stakeholder terkait, utamanya Dinas PMD dengan memberdayakan desa karena merekalah pihak yang paling tahu kondisi warganya.
” Kondisi yang sulit juga adalah penduduk dan warga Blora yang sudah menikah sehingga mereka tidak mudah diajak kembali ke sekolah. Namun demikian, program yang akan terus kita lakukan adalah gerakan “Ayo Kembali ke Sekolah,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)