Internal PKB Blora Memanas Gara-gara Berebut Kursi Ketua DPRD

BLORA, Lingkarjateng.id – Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blora memanas. Diduga yang menjadi pemicu adalah perebutan kursi jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora yang terjadi antarpengurus partai.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Blora, Ahmad Labib Hilmy atau Gus Labib, merasa kecewa lantaran namanya tak masuk dalam bursa yang diusulkan menduduki posisi Ketua DPRD Blora.

Bahkan, kabar yang diterima, justru pengurus di bawahnya yang akan memimpin DPRD Blora.

Ketua DPC PKB Blora Abdul Hakim juga telah mengumumkan bahwa DPP PKB telah menurunkan surat rekomendasi kepada Mustopa untuk mengisi kursi Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.

Seperti diketahui bahwa PKB berhak mengisi posisi kursi Ketua DPRD Kabupaten Blora periode 2024-2029, setelah PKB menjadi partai pemenang Pileg 2024 dengan perolehan 11 kursi.

Selain secara struktural partai Labib menduduki jabatan tinggi, dia juga meraih 8.314 suara di Pileg 2024, yakni dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Blora, yang meliputi Kecamatan Blora, Jepon, Jiken, dan Bogorejo.

“Secara fisik memang rekom belum saya ketahui. Tapi, kemarin, memang ada hal tidak fair dalam pengusulan pimpinan di DPP PKB,” ucap Labib pada Minggu, 8 September 2024.

Labib menilai ada beberapa hal yang ganjil terkait proses pengusulan nama-nama calon Ketua DPRD ke DPP PKB.

Di antaranya, tidak adanya rapat di pengurus harian terlebih dahulu dalam penentuan nama-nama yang diusulkan ke DPP PKB.

“Nama-nama usulan tidak dirapatkan di pengurus harian. Yang semestinya ketika ketua tidak mencalonkan di Pileg, otomatis Wakil Ketua 1 yang harus diusulkan,” jelasnya.

Di saat Wakil Ketua 1 tidak diusulkan, anehnya pihak DPC PKB Blora justru mengusulkan Bendahara 2 DPC PKB Blora, Ketut Kunarwo. Sehingga, hal itu dianggap tidak sesuai prosedural.

“Ini sudah saya sampaikan ke DPP, khususnya ke Ketum (Muhaimin Iskandar), agar dijadikan bahan pertimbangan untuk seleksi pimpinan, khususnya di Kabupaten Blora,” paparnya.

Ketua DPC PKB Blora Abdul Hakim menyebut, surat rekomendasi dari DPP PKB untuk posisi Ketua DPRD Blora jatuh pada Mustopa. Ia mengatakan, bahwa surat rekomendasi sudah turun. Dan sejak awal DPC PKB Blora mengusulkan nama Mustopa sebagai Ketua DPRD Blora.

Pihaknya akan segera menindaklanjutinya rekomendasi tersebut untuk disampaikan ke Sekretariat Dewan.

“Kami dari DPC akan membuat surat pengantar kepada Sekwan agar bisa melantik saudara Mustopa sebagai pimpinan dewan,” ujarnya. (Lingkar Network | Hanafi – Lingkarjateng.id)