JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara hingga kini belum bisa memutuskan terkait pengadaan mobil tangki untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta melalui Asisten II Setda Jepara, Hery Yulianto, pada Senin, 26 Agustus 2024.
“Terkait dengan pengadaan mobil tangki tahun ini kami belum memutuskan untuk membeli. Tapi akan kami pertimbangkan kalau kajian teknis dari BPBD Jepara perlu mobil tangki, nanti akan kita anggarkan,” katanya.
Hery mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan air BPBD Jepara mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, BPBD Jepara melakukan dropping air sebanyak 198 tangki atau 940.000 liter, tahun 2022 sebanyak 79 tangki atau 395.000 liter, tahun 2023 sebanyak 56 tangki atau 280.000 liter, dan pada 2024 baru 10 tangki atau 50.000 liter.
Di samping itu, Pemkab Jepara dari tahun 2021-2024 juga sudah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 144 titik di wilayah rawan kekeringan.
“Jadi pemerintah tidak sekedar membantu air saja, tapi kita juga membangun sebuah sistem supaya masing-masing titik yang rawan kekeringan tersedia sumber yang dapat dimanfaatkan warga sepanjang tahun. Tapi jika masih membutuhkan dropping kami juga siap melayani. Tentu saja tidak hanya dari BPBD saja, tapi kita juga support dari PDAM dan dari CSR perusahaan-perusahaan,” terangnya.
Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa Pemkab Jepara saat ini telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan air payau menjadi air layak minum bagi daerah-daerah pesisir.
“Memang ada beberapa daerah yang harus disuplai terus, seperti daerah pesisir. Tetapi PDAM kemarin mencoba bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana ada alat yang bisa memproses air payau menjadi air layak pakai,” ucapnya.
Selain itu, Hery juga mengaku bahwa Universitas Diponegoro (Undip) telah menawarkan alat serupa kepada Pemkab Jepara.
“Mereka punya alat yang juga bisa mengubah air payau menjadi air layak konsumsi. Saat ini masih proses dan MOU sudah jalan. Nanti perkembangannya seperti apa akan kita update, karena yang handle adalah Bappeda,” ungkapnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah setempat apabila terjadi kekeringan di wilayahnya.
“Kalau sekiranya perlu bantuan pemerintah seperti dropping air atau sebagainya bisa sampaikan langsung ke pemerintah. Pemerintah siap membantu masyarakat terkait permasalahan yang ada,” tandasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)